YOGYA, Jogjaaja.com - PSHK FH UII meminta kepada KPU RI agar tidak perlu melaksanakan putusan PN Jakpus terkait penundaan tahapan Pemilu, dan dapat mengupayakan upaya hukum banding agar putusan tersebut dikoreksi Pengadilan Tinggi.Peneliti PSHK FH UII Yuniar Riza menjelaskan, Komisi Yudisial hendaknya memeriksa majelis hakim yang memutus perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt Pst. Putusan itu disebutnya tidak berdasar dan telah membuat heboh warga masyarakat."Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga agar mengawasi dan memperingatkan hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung agar taat kompetensi absolut dan relatif," ujarnya Jumat (3/3/2023).Presiden juga diminta untuk mengawal Pemilu sesuai amanat Konstitusi yakni dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Selain itu kepada masyarakat umum agar memantau dan mengawal Pemilu agar tetap dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan."PN Jakpus tidak berwenang memutus penundaan tahapan Pemilu, karena tahapan Pemilu tidak hanya menyangkut kepentingan hukum para pihak yang berperkara dalam sengketa keperdataan, sehingga meskipun putusan PN Jakpus pada aspek tertentu dinilai memulihkan kerugian Partai Prima, tetapi dengan menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu justru merugikan kepentingan hukum yang lebih luas," ujarnya.Di sisi lain, problem yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt Pst mengindikasikan majelis hakim PN Jakpus keliru dalam menerapkan hukum saat memutus perkara. Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung memeriksa majelis hakim PN Jakpus yang mengadili perkara tersebut.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/maret-2023-event-j-150-k-2023-kembali-hadir">Maret 2023, Event J150K 2023 Kembali Hadir</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/siap-digelar-ika-uns-color-run-2023-gaungkan-semangat-pluralisme-dan-kebhinekaan">Siap Digelar, IKA UNS Color Run 2023 Gaungkan Semangat Pluralisme dan Kebhinekaan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/kb-and-tk-amal-insani-yogyakarta-adakan-lomba-tahfidz-quran-2023">KB &amp; TK Amal Insani Yogyakarta Adakan Lomba Tahfidz Qur'an 2023</a></li></ul>"Dan apabila terbukti melanggar kode etik dan hukum maka harus diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas dia. (Anz) &nbsp;

ilustrasi pemilu.jpg

YOGYA, Jogjaaja.com - PSHK FH UII meminta kepada KPU RI agar tidak perlu melaksanakan putusan PN Jakpus terkait penundaan tahapan Pemilu, dan dapat mengupayakan

PSHK UII : KY dan MA Perlu Periksa Hakim Pemutus Penundaan Pemilu