YOGYA, Jogjaaja.com Perkembangan terkini, makin banyak gerakan moral dari Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia yang kritisi situasi pemerintahan yang makin tidak demokratis dan beretika. Atas gerakan moral tersebut, Presiden menyatakan hak demokrasi namun fakta yang diungkap majalah investigasi terkemuka di Indonesia ada aparat yang mengintimidasi sejumlah petinggi kampus.Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana bahkan menyatakan bahwa gerakan Guru Besar dan civitas akademika tersebut adalah orkestrasi kepentingan elektoral. Sehubungan dengan hal tersebut Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta mengecam keras pernyataan Ari Dwipayana yang melupakan akar sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta.Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta Tri Wahyu mengatakan, Ari Dwipayana keblinger lantaran menyatakan gerakan moral Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia sebagai orkestrasi kepentingan elektoral. Ari Dwipayana yang mestinya membawa nilai-nilai keilmuan dan idealisme malah terjerembab dalam fenomena akut Asal Bapak Nepotisme senang."Pemberitaan beberapa waktu terakhir jelas menyajikan fakta bagaimana berpihaknya seorang kepala negara (ada acungan 2 jari dari mobil kepresiden dan Jokowi sebut itu menyenangkan) dan beberapa menteri yang partisan untuk pemenangan dinasti nepotisme termasuk yang dilakukan saudara Luhut Binsar Panjaitan –yang disumpah / berjanji diatas kitab sucinya- sebagai menteri / pejabat publik untuk bangsa dan negara malah terang-terangan menyatakan partisan ke paslon dinasti nepotisme Jokowi," katanya, Selasa (6/2/2024).Pihaknya pun mengecam keras intimidasi yang dilakukan aparat kepada beberapa petinggi kampus yang kritis pada pemerintahan rezim Jokowi. Hal ini menunjukkan problem serius terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024 sekaligus fenomena “Nabok Nyilih Tangan” yaitu “Nabok Pengkritik Rezim dengan Pinjam Tangan Aparat” yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan merusak amanat reformasi 1998."Dengan ini kami juga mengirim kaca pembesar untuk para pejabat istana yaitu Presiden Joko Widodo, Mensesneg Pratikno dan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana," katanya. &nbsp;Kaca pembesar untuk Presiden Joko Widodo diberi nama Bangkotan (akronim dari Bapak Konflik Kepentingan), untuk Mensesneg Pratikno diberi nama Operator (Operator Nepotisme) dan untuk Koordinator Stafsus Presiden diberi nama Busuk. Kaca pembesar yang dapat dipakai untuk memperjelas penglihatan pejabat istana atas makin brutal dan busuknya kongkalikong di istana untuk kepentingan elektoral / pemenangan dinasti nepotisme Jokowi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/pemancing-hilang-di-sungai-progo-srandakan-masih-dalam-pencarian-tim-gabungan">Pemancing Hilang di Sungai Progo Srandakan Masih Dalam Pencarian Tim Gabungan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/berikan-informasi-terkini-soal-perekonomian-terutama-di-tahun-penuh-agenda-politik-trimegah-sukses-gelar-trimegah-political-and-economic-outlook-2024">Berikan Informasi Terkini Soal Perekonomian Terutama di Tahun Penuh Agenda Politik, Trimegah Sukses Gelar Trimegah Political and Economic Outlook 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/jokowi-pecahkan-rekor-dana-bansos-ada-potensi-tembus-rp-500-triliun">Jokowi Pecahkan Rekor Dana Bansos, Ada Potensi Tembus Rp500 Triliun</a></li></ul>"Ini kami tujukan untuk menjaga mandat reformasi dengan menolak keras dinasti nepotisme Jokowi yang membawa Indonesia kembali mundur situasi kondisi demokrasi sebelum reformasi," pungkasnya. (Anz) &nbsp;

kaca.jpg

Foto: Koalisi pegiat HAM Yogyakarta saat mengirimkan kaca pembesar ke sejumlah pejabat di kantor pos besar Yogyakarta, Selasa (6/2/2024)

YOGYA, Jogjaaja.com Perkembangan terkini, makin banyak gerakan moral dari Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia yang kritisi situasi pemer

Resah Dengan Suasana Demokrasi, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta Kirim Kaca Pembesar