H Ir Joko Widodo dan KH Makruf Amin akan resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2024 pada Minggu (20/10/2019).Pada hari itu juga direncanakan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet mendatang. Termasuk menteri di bidang ekonomi yang mendapat sorotan akibat ancaman resesi global.&nbsp;
"Perekonomian Indonesia mendatang memiliki tantangan di tengah perang dagang AS-China dan ancaman resesi ekonomi global. Dibutuhkan sosok Menko (Menteri Koordinator) yang tidak hanya mampu berkoordinasi dengan menteri bidang ekonomi lain namun diterima oleh pasar, termasuk dunia internasional," ungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Pembangunan 'Veteran' Nasional Yogyakarta Ardito Binardi saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).
&nbsp;Dia mengakui para menteri ekonomi dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla sering terjadi miskomunikasi kebijakan antar kementerian. Misalnya, saat Kementan menyatakan stok pangan yang ada mencukupi kebutuhan masyarakat, namun pada akhirnya kementerian perdaganga melakukan impor beras. Kondisi serupa terjadi antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan sehingga tidak ada sinergi antara kebijakan mikro dan makro di bidang perekonomian.&nbsp;
"Indikator makro ekonomi nasional memang terlihat positif seperti pertumbuhan ekonomi rata rata 5 persen dengan laju inflasi terkendali. Namun, sektor UMKM dan industri lainnya melemah. Kelemahan seperti ini harus diperbaiki oleh pemerintah mendatang," ungkap Ardito.&nbsp;
Kendala lainnya, kata Ardito kebijakan ekonomi pemerintah yang cenderung memihak ke China ketimbang Amerika Serikat di tengah perang dagang. Seharusnya, pemerintah melalui kebijakannya bisa seimbang diantara keduanya. Lalu, mengambil kesempatan untuk merelokasi industri besar milik AS atau China ke Indonesia. Namun, relokasi hanya terjadi di Vietnam dan Thailand karena sejumlah potensi di kedua negara tersebut.&nbsp;
"Indonesia ternyata tidak menarik bagi AS atau China untuk merelokasi perusahaan atau industri. Kondisi itu tidak terlepas akibat masalah birokrasi yang kurang terkoordinasi, tidak ada jaminan hukum dan investasi hingga perizinan yang berbelit di tingkat pusat sampai daerah. Seharusnya, kendala ini tidak terjadi lagi di pemerintahan Jokowi-Makruf Amin," tandasnya.&nbsp;
Karena itu, Ardito mengusulkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menjadi kandidat Menko Perekonomian.Selain itu ada nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ekonom Aviliani hingga Anggota Wantimpres Sri Adiningsih atau Ekonom Revrisond Baswir.
&nbsp;"Sri Mulyani paling cocok di kursi Menko Perekonomian karena sudah mumpuni dan terkenal di dunia. Bahkan. Sri Mulyani mampu melobi AS atau China di sela perang dagang saat ini. Jangan lupakan juga nama Perry Warjiyo atau Bambang PS Brodjonegoro di kursi menkeu dan nama lain di kursi Menteri PPN/Kepala Bappenas sampai menteri negara BUMN, " tandasnya.&nbsp;
Kendati demikian, Ardito mengingatkan kemungkinan masuknya Partai Gerinda dalam pemerintah mendatang bisa mengubah komposisi kabinet dan menempatkan kader terbaiknya di kursi kementerian bidang ekonomi Yang terpenting sosok pengganti Bambang PS Brodjonegoro nanti memagang tanggungjawab untuk mengawal sampai merealisasikan perpindahan ibukota baru RI sampai merumuskan kebijakan ekonomi nasional untuk jangka waktu panjang.
"Untuk nama menteri juga terpengaruh konstelasi politik. Tugas menteri ini terbilang berat karena harus mampu menjawab semua tantangan ekonomi nasional untuk jangka waktu 25 sampai 100 tahun mendatang," paparnya. (Ties)

Resesi Global Mengancam, Kabinet Ekonomi Jokowi Harus Memiliki Kemampuan ini

H Ir Joko Widodo dan KH Makruf Amin akan resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2024 pada Minggu (20/10/2019).Pada hari itu juga direncanakan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet mendatang. Termasuk menteri di bidang ekonomi yang mendapat sorotan akibat ancaman resesi global.