JAKARTA – Wacana revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta kembali menjadi perhatian publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan terhadap kreator, menciptakan sistem royalti yang lebih adil, serta memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.Namun, sejumlah kalangan mengingatkan agar perubahan aturan tersebut tidak justru membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya di ruang digital.Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menilai revisi UU Hak Cipta harus dirancang secara hati-hati agar tidak menjadi instrumen pembatasan kreativitas melalui ancaman pidana.“Undang-Undang Hak Cipta ini tidak hanya sebagai bagian dari perlindungan ekosistem kreatif dan hak cipta, tapi juga ada potensi membatasi kreativitas itu sendiri melalui pengaturan pidana,” ujarnya.Kekhawatiran tersebut muncul karena belum adanya kejelasan mengenai batasan sejumlah aktivitas yang lazim dilakukan masyarakat di era digital, seperti membuat cover lagu di media sosial, mengunggah ulang video, hingga membuat konten reaksi (reaction content). Publik mempertanyakan apakah aktivitas tersebut akan masuk kategori pelanggaran hak cipta dan apakah nantinya akan dikenakan kewajiban pembayaran royalti.Selain itu, revisi UU Hak Cipta juga dinilai berpotensi memengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama terkait penggunaan musik di tempat usaha. Sejumlah pihak mengingatkan agar regulasi yang disusun tidak menimbulkan over-regulation atau pengaturan yang berlebihan sehingga membebani masyarakat dan dunia usaha.Pengamat pers sekaligus mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), William, menilai praktik jurnalistik sebaiknya tidak serta-merta dimasukkan ke dalam rezim UU Hak Cipta. Menurutnya, karya jurnalistik memiliki karakteristik yang berbeda dengan karya kreatif lain karena telah memiliki landasan hukum tersendiri melalui UU Pers.“Indonesia belum memiliki definisi yang cukup rinci mengenai kategori karya jurnalistik yang memiliki nilai ekonomi khusus. Inilah persoalan yang paling jarang dibahas. Karya jurnalistik berbeda dengan lagu, film, novel, atau karya seni lainnya. Persoalan ini sebenarnya lebih dekat dengan UU Pers dibanding UU Hak Cipta,” kata William.Ia juga menyoroti perkembangan teknologi AI yang semakin masif dan mulai memengaruhi industri media. Meski demikian, William menilai belum tentu seluruh persoalan terkait AI harus dimasukkan ke dalam revisi UU Hak Cipta.“Hari-hari ini, perusahaan AI global dapat mempelajari, merangkum, dan mengolah jutaan artikel berita dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alih-alih memaksakan seluruh persoalan AI masuk ke dalam rezim hak cipta yang dirancang puluhan tahun lalu, Indonesia bisa mempertimbangkan pendekatan yang lebih spesifik dan lebih sesuai dengan karakteristik industri media digital saat ini,” ujarnya.Sementara itu, Dewan Pers menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam sejumlah usulan revisi, pengecualian penggunaan karya untuk kepentingan nonkomersial tetap dipertahankan agar masyarakat dapat mengakses informasi secara gratis untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, dan kegiatan sosial.Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam proses penyusunan revisi UU Hak Cipta. Menurutnya, momentum revisi regulasi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem industri pers nasional.“Dewan Pers terus mengupayakan agar kemerdekaan pers yang ditandai dengan kehidupan pers yang sehat dan profesional dapat terwujud,” kata Totok.Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa revisi UU Hak Cipta tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi kreator, tetapi juga menyentuh aspek kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, perkembangan teknologi AI, hingga keberlangsungan UMKM.Karena itu, para pemangku kepentingan mendorong agar proses penyusunan regulasi dilakukan secara transparan, melibatkan konsultasi publik yang luas, serta memberikan kejelasan mengenai batasan dan implementasi aturan. Langkah tersebut dinilai penting agar revisi UU Hak Cipta dapat mencapai tujuan perlindungan kreator tanpa menghambat kreativitas, inovasi, dan kebebasan berekspresi masyarakat. (*)

WhatsApp Image 2026-06-22 at 18.30.56.jpeg

Revisi UU Hak Cipta diminta melindungi kreator, kebebasan berekspresi, pers, UMKM, dan inovasi AI tanpa menimbulkan aturan yang berlebihan.

Revisi UU Hak Cipta Diminta Lindungi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi