JAKARTA, Jogjaaja.com – Rencana revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai regulasi tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem digital, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kreator konten, hingga iklim investasi di Indonesia.Sejumlah pelaku industri, akademisi, dan organisasi pemerhati hak kekayaan intelektual mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi penyedia layanan digital. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi digital nasional.Salah satu perhatian utama adalah potensi meningkatnya beban operasional platform digital. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa revisi UU Hak Cipta dapat menghadirkan kewajiban penurunan konten secara lebih ketat, mekanisme deteksi pelanggaran hak cipta yang kompleks, hingga ancaman sanksi administratif yang dinilai dapat membebani penyelenggara platform digital.Kekhawatiran serupa juga disampaikan perusahaan teknologi global Google. Dalam pernyataan resminya, Google menilai ketentuan yang terlalu luas berpotensi membatasi distribusi konten digital, termasuk konten berita dari penerbit lokal."Kami terus menjalin kemitraan komersial, termasuk untuk konten khusus, guna mendorong ekosistem industri yang berkelanjutan di masa depan. Mandat yang kaku dan terlalu luas justru akan merugikan kreator lokal, memperlambat inovasi, dan melemahkan daya saing Indonesia dalam dinamika global, yang pada akhirnya menghambat investasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan masa depan digitalnya," tulis Google dalam pernyataan resminya.Selain berdampak pada platform digital, revisi UU Hak Cipta juga dinilai berpotensi memengaruhi pelaku UMKM yang selama ini memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran produk dan layanan.Muncul kekhawatiran bahwa ancaman sanksi terhadap platform dapat mendorong tindakan pemblokiran konten secara berlebihan. Jika hal tersebut terjadi, pelaku UMKM dan kreator lokal berisiko kehilangan akses terhadap pasar digital yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan usaha mereka.Berdasarkan studi The Art &amp; Science of Authenticity hasil kolaborasi TikTok dan Accenture Song, nilai ekonomi kreator Indonesia diproyeksikan mencapai US$376 miliar atau lebih dari Rp6.000 triliun pada 2030. Potensi tersebut dinilai perlu dijaga melalui regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan ekonomi digital.Menanggapi perkembangan tersebut, Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang tetap memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tanpa menghambat akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, maupun distribusi karya kreatif.PRCI menilai aturan yang terlalu kaku berpotensi memutus rantai distribusi karya kreatif dan memberikan dampak negatif bagi pelaku industri kreatif, khususnya di sektor hilir.Sementara itu, Dosen Universitas Atma Jaya, Paulus Wisnu Yudoprakoso, S.H., M.H., menilai regulasi di era digital seharusnya menjadi pendorong lahirnya inovasi, bukan justru menjadi penghambat perkembangan industri."Regulasi hak cipta di era digital seharusnya berfungsi sebagai enabler, bukan barrier. Jika aturan yang dilahirkan terlalu restriktif dan membebankan kepatuhan administratif yang berlebihan kepada platform digital, inovasi yang akan menjadi korban. Dampak jangka panjangnya, para investor akan memikirkan kembali rencana mereka berinvestasi di sektor digital Indonesia. Pada akhirnya, dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, kita akan tertinggal dalam mencetak talenta digital kreatif yang kompetitif di kancah global," ujar Paulus.Ia berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan membuka ruang dialog yang lebih luas dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta. Menurutnya, regulasi yang adaptif dan berimbang akan mampu melindungi hak kekayaan intelektual sekaligus menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang.

WhatsApp Image 2026-07-07 at 12.27.38.jpeg

Revisi UU Hak Cipta dinilai berpotensi menghambat UMKM, kreator, investasi, dan ekonomi digital. Ahli meminta pemerintah membuka dialog yang lebih inklusif.

Revisi UU Hak Cipta Dinilai Berpotensi Hambat UMKM dan Ekonomi Digital