<p>JAKARTA, Jogjaaja.com – Rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Jika sebelumnya pembahasan lebih banyak berfokus pada tata kelola royalti musik, kini isu tersebut meluas hingga menyangkut perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik dan berbagai karya kreatif lainnya.</p><p>Sejumlah akademisi, praktisi, hingga organisasi pengelola hak cipta mengingatkan agar revisi regulasi ini tidak justru melahirkan ketidakpastian hukum baru. Transparansi, kepastian aturan, hingga dampaknya terhadap dunia usaha dan industri kreatif menjadi beberapa isu yang mendapat sorotan.</p><p>Akademisi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Devi Syukri Azhari, menilai semangat pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak cipta patut diapresiasi. Namun, menurutnya, revisi regulasi tetap harus mempertimbangkan dampak terhadap iklim inovasi dan kemudahan berusaha.</p><p>"Hak eksklusif memang penting untuk melindungi pencipta. Namun, jika penerapannya terlalu ketat, biaya penggunaan hasil riset, perangkat lunak, maupun materi pendidikan dapat meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat inovasi, khususnya bagi perusahaan, platform digital, UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif," ujar Devi.</p><p>Ia menambahkan, sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2024, sektor ini menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp1.611 triliun dan pada 2025 mampu menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja. Karena itu, regulasi baru diharapkan mampu melindungi hak pencipta tanpa menghambat pertumbuhan industri kreatif.</p><h3>Transparansi Royalti Musik Masih Menjadi Sorotan</h3><p>Selain substansi revisi UU, tata kelola royalti musik juga masih menjadi perhatian para musisi.</p><p>Dalam berbagai diskusi publik, sejumlah musisi menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selama ini, LMKN bertugas menghimpun royalti dari pengguna komersial lagu dan musik, kemudian berkoordinasi dengan LMK yang mendistribusikannya kepada para pemegang hak.</p><p>Kelompok penyanyi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) sebelumnya juga telah meminta agar sistem penghimpunan, pelaporan, audit, hingga distribusi royalti dilakukan secara transparan.</p><p>Penyanyi asal Yogyakarta, Kunto Aji, termasuk salah satu musisi yang menyampaikan perhatian tersebut. Menurutnya, sebelum pemerintah dan DPR membahas revisi UU Hak Cipta, mekanisme pengelolaan royalti harus dipastikan terlebih dahulu agar dapat dipahami dan dipercaya oleh seluruh pemilik hak cipta.</p><h3>Regulasi Sudah Ada, Jangan Terburu-buru Merevisi</h3><p>Sebagai dasar pengaturan royalti musik, pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 mengenai tarif royalti bagi pengguna komersial lagu dan musik.</p><p>Karena itu, sejumlah pihak mengingatkan agar revisi UU Hak Cipta tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa melalui konsultasi publik yang luas. Regulasi baru dinilai harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam implementasi aturan hak cipta.</p><h3>Perlindungan Jurnalis dan Media Perlu Kepastian</h3><p>Sementara itu, Hany Mahfuzah dari Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) menegaskan bahwa organisasinya secara konsisten mendorong penghormatan terhadap hak ekonomi para pencipta, termasuk penulis, penerbit, akademisi, dan jurnalis.</p><p>Menurut Hany, revisi UU Hak Cipta merupakan momentum penting untuk memperkuat perlindungan terhadap seluruh pelaku industri kreatif.</p><p>"Musisi berhak memperoleh royalti yang layak atas karya mereka. Begitu pula jurnalis dan perusahaan media perlu mendapatkan kompensasi yang adil ketika karya jurnalistik dimanfaatkan secara komersial. Namun, revisi regulasi tidak boleh melahirkan ketidakpastian hukum baru," katanya.</p><h3>Dua Isu Penting dalam Revisi UU Hak Cipta</h3><p>Hingga kini, pemerintah masih menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, draf revisi UU Hak Cipta belum dipublikasikan sehingga belum dapat dikaji secara terbuka oleh masyarakat.</p><p>Setidaknya terdapat dua isu penting yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi tersebut.</p><p>Pertama, apabila karya jurnalistik menjadi objek pengelolaan hak ekonomi, perlu ada batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya. Misalnya, apakah aturan tersebut berlaku untuk seluruh artikel berita, liputan investigasi, foto jurnalistik, infografik, hingga cuplikan berita yang beredar di platform digital.</p><p>Kedua, revisi UU Hak Cipta harus menghindari lahirnya ketentuan yang multitafsir atau dikenal sebagai "pasal karet". Rumusan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan media, platform digital, pelaku usaha, lembaga pendidikan, peneliti, maupun masyarakat yang memanfaatkan karya sesuai ketentuan pengecualian dalam hukum hak cipta.</p><p>Sejumlah kalangan berharap revisi UU Hak Cipta nantinya mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi para kreator dengan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memanfaatkan karya secara sah. Dengan demikian, regulasi baru tidak hanya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, tetapi juga tetap mendorong inovasi, pendidikan, serta perkembangan industri digital nasional.</p>

WhatsApp Image 2026-06-29 at 23.23.03.jpeg

Revisi UU Hak Cipta diminta memperkuat perlindungan kreator tanpa memicu ketidakpastian hukum, menghambat inovasi, maupun membebani pelaku usaha.

Revisi UU Hak Cipta Dinilai Jangan Sampai Timbulkan Ketidakpastian Baru