YOGYA, Jogjaaja.com - Suhu politik makin panas saat mendekati perhelatan Pileg maupun Pilpres 2024. Namun semua pendukung kandidat Capres Cawapres serta Caleg diharapkan tetap menjaga kondusifitas bangsa dan negara termasuk para penyelenggara negara wajib netral dalam Pemilu.Politisi PDI P yang juga ketua Gerakan Jalan Lurur (GJL) Riyanta mengungkapkan, salah satu hal paling mendasar menjaga kondusifitas bangsa saat tahun politik seperti saat ini adalah tetap taat aturan. Ia menyampaikan bahwa para penyelenggara negara wajib netral selaras dengan asas pemilu yang jujur dan adil."Pemilu itu cara untuk mencegah orang jahat berkuasa, maka harus dijaga pemilu jujur dan adil. Maka sesuai dengan asas pemilu jurdil itulah, jangan ada kecurangan dalam pemilu, baik pilpres maupun pileg," ungkap Riyanta, Senin (13/11/2023).Riyanta yang juga Anggota DPR RI Komisi II meminta penyelenggara negara mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kades, Perangkat Desa Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala kantor ASN wajib netral apalagi TNI dan POLRI."Semua penyelenggara negara wajib netral, dan penyelenggara negara harus taat aturan. Buat suasana kondusif dengan menegakkan konstitusi. Jangan sampai lah ada itu perusakan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar - Mahfud dan apalagi sampai ada juga indikasi pemasangan baliho Prabowo-Gibran oleh aparat negara, mohon dihentikan," jelasnya.Selain itu, penyelenggara negara wajib netral dalam kontestasi Pileg. Pemilihan Caleg baik DPR RI, DPRD maupun DPD harus tetap mengedepanpan hukum dan etika politik. Jangan ada dukungan oleh penyelenggara negara kepada caleg sebab ada sanksi pidananyaTerlepas dari itu, maka para pendukung tidak perlu menjelek-njelekkan lawan politik. Ia menyampaikan para relawan pendukung dan tim kampanye fokus mensosialisasikan program-program ataupun misi-visi.Sebab saat ini para Caleg dan Capres-cawapes dituntut memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama menyediakan lapangan kerja dengan cara membuka investasi sebanyak banyaknya, kemudian juga bagaimana menciptakan Kekuatan ekonomi pribumi atau mendorong kebangkitan pengusaha pribumi.Juga menyelesaikan konflik sengketa pertanahan, menyelesaikan tenaga honor khususnya tenaga kependidikan termasuk penjaga SD dan tenaga kesehatan dan yang lain.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/honorer-resmi-dihapus-tahun-2024-bisa-jadi-asn">Honorer Resmi Dihapus Tahun 2024, Bisa Jadi ASN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/5-pilihan-smartphone-teratas-yang-rilis-november-2023">5 Pilihan Smartphone Teratas yang Rilis November 2023</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/terancam-diboikot-inilah-perjalanan-panjang-brand-kecantikan-scarlett">Terancam Diboikot, Inilah Perjalanan Panjang Brand Kecantikan Scarlett</a></li></ul>"Saya juga ingin para capres cawapres termasuk pendukungnya, juga para caleg bisa bertarung dalam kontestasi ini dengan fokus keunggulan program jagoannya masing-masing, tanpa menjelekkan pihak lain. Apalagi melihat kondisi alam saat ini. Saya ingin melihat itu para kandidat bisa menyiapkan regulasi energi hijau, mobil motor listrik, energi terbarukan," pungkasnya. (Anz)&nbsp;

riyanta.jpeg

 Foto: Riyanta politisi yang juga anggota DPR RI Komisi II sekaligus Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL) meminta semua pihak agar menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

YOGYA, Jogjaaja.com - Suhu politik makin panas saat mendekati perhelatan Pileg maupun Pilpres 2024. Namun semua pendukung kandidat Capres Cawapres serta Caleg d

Riyanta Minta Penyelenggara Negara Wajib Netral di Pileg dan Pilpres 2024