JOGJA, Jogjaaja.com - Wakil Gubernur DIJ KGPAA Paku Alam X, hadir mewakili Gubernur DIY dalam acara Pembukaan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPD RI tentang Pinjaman Daerah oleh Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada di Kantor DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta.Wakil Gubernur DIY mengucapkan terima kasih kepada Komite IV DPD RI yang telah berkenan memilih Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan uji sahih tersebut.“Semoga keindahan panorama, keluhuran budaya, dan keramahan khas Jogjakarta senantiasa dapat menjadi inspirasi dalam berkarya dan mengabdi kepada negara. Saya mewakili Pemerintah Daerah DIJ menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Uji Sahih RUU Pinjaman Daerah. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar sesuai yang telah direncanakan,” tutur Sri Paduka.Dalam pidato sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIJ menyebutkan, bahwa uji sahih pada hari ini akan membahas RUU Pinjaman Daerah dalam rangka menelaah potensi update dan upgrade regulasi. Pemerintah daerah dipastikan akan concern terhadap RUU tersebut, karena akan mempengaruhi kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.&nbsp;“Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Terlebih di masa recovery saat ini, kondisi finansial daerah dipastikan akan terpengaruh akibat re-fokus dan realokasi. Besar harapan, bahwa Undang-Undang Pinjaman Daerah kelak dapat menjadi regulasi yang adaptif dan suportif di berbagai situasi,” jelas Sri Paduka saat membacakan pidato sambutan.Hadir pada acara yang sama Ibu GKR Hemas, Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus tuan rumah acara menyampaikan, bahwa RUU Pinjaman Daerah tersebut merupakan usul inisiatif DPD RI.“Salah satu alasan mengapa DPD RI menginisiasi RUU ini adalah agar daerah-daerah dapat mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air. Sebagai lembaga perwakilan daerah, lembaga negara yang memperjuangkan kepentingan daerah, tentunya DPD RI diharapkan hadir dan terdepan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah. tutur Ibu GKR Hemas,” tutur Ibu GKR Hemas.Ibu GKR Hemas juga menjelaskan, bahwa untuk mencapai akselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat diperlukan kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.&nbsp;Oleh karena itu, sumber keuangan daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan tersebut merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.Maka diharapkan dengan adanya RUU Pinjaman Daerah tersebut dapat mengoptimalkan pembiayaan pelaksanaan APBD guna menjamin keberlanjutan dan kemandirian fiskal daerah, melakukan pengendalian atas perencanaan dengan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah, dan menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui korespondensi antara besarnya manfaat pinjaman dengan kepentingan penyediaan sarana pembangunan daerah bagi masyarakat.Ibu GKR Hemas mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI atas kehadirannya untuk melakukan Uji Sahih RUU Pinjaman Daerah dengan akademisi, praktisi hukum dan ekonomi, SKPD, maupun stakeholder lainnya.“Saya selaku Anggota Komite IV sekaligus Anggota DPD RI-DIY yang kali ini menjadi tempat penyelenggaraan Uji Sahih berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan output yakni terujinya substansi dan materi Draft RUU Pinjaman Daerah untuk dapat diterima dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat,” ungkap Ibu GKR Hemas.Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua, Anggota Komite, dan Sekretariat IV DPD RI, Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU ASEAN Eng., Tim Ahli RUU Pinjaman Daerah Ahmad Syakir, SE., M.Si, dan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. (*)

Wagub DIJ saat menghadiri uji sahih RUU Pinjaman Daerah

IMG_20210928_175845.jpg

Dalam pidato sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIJ menyebutkan, bahwa uji sahih pada hari ini akan membahas RUU Pinjaman Daerah dalam rangka menelaah potensi update dan upgrade regulasi. Pemerintah daerah dipastikan akan concern terhadap RUU tersebut, karena akan mempengaruhi kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 

RUU Pinjaman Daerah Mempegaruhi Kualitas Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal