YOGYA - Pengendara sepeda motor di seluruh wilayah Indonesia wajib menyalakan lampu saat berkendara. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) nomor 22 tahun 2009 dari dua mahasiswa UKI menjadi dasar kewajiban tersebut.
Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Arman Achdiat mengatakan peraturan tersebut sudah bersifat mengikat dan final setelah adanya keputusan MK. Menurut dia, kewajiban menyalakan lampu sepeda motor dimaksudkan agar pengendara dapat mengantisipasi pengendara lain sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu-lintas.
Jika pagi dan petang dimaknai tidak termasuk dalam siang hari yang dimaksud oleh Pasal 107 ayat 2 UU LLAJ dan kendaraan sepeda motor belum/tidak diwajibkan menyalakan lampu utama, kecelakaan akibat gagal mengantisipasi adanya sepeda motor akan sering terjadi pada pagi dan petang,&rdquo; ungkap Kombes Arman melalui rilis tertulis pada wartawan, Senin (29/6/2020).
Dalam pasal 293 ayat 2 UU LLAJ disebutkan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu. &ldquo;Semua aturan dibuat untuk keselamatan bersama. Kami berharap semua pengguna jalan bisa menaati aturan tersebut. Ketentuan makin kuat dan jelas bahwa pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu kendaraan. Keputusan MK sudah dibacakan pekan lalu,&rdquo; sambung Arman.
Sebelumnya diketahui MK telah melaksanakan sidang pada Jumat (25/6/2020) lalu diketuai oleh Ketua MK, Anwar Usman. Anwar membacakan putusan sidang yang menolak secara keseluruhan permohonan pergantian frasa siang hari menjadi sepanjang hari agar memberikan kepastian hukum kapan waktu menyalakan lampu depan kendaraan bermotor bersifat ambigu. (Fxh)
&nbsp;

  Siang Hari Naik Motor Tanpa Hidupkan Lampu Didenda Rp100 Ribu

YOGYA - Pengendara sepeda motor di seluruh wilayah Indonesia wajib menyalakan lampu saat berkendara. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) nomor 22 tahun 2009 dari dua mahasiswa UKI menjadi dasar kewajiban tersebut.