YOGYA, Jogjaaja.com - Sidang perdana gugatan perdata diskriminasi layanan publik digelar di PN Yogyakarta pada Kamis (11/1/2024). Dalam sidang perdana itu sejumlah tergugat tidak hadir sehingga majelis hakim menunda sidang sampai 25 Januari mendatang.Kuasa hukum penggugat Oncan Poerba menjelaskan, dalam sidang perdana itu majelis hakim hanya mengecek kelengkapan berkas dan izin para tergugat maupun penggugat. Dari pihaknya semua perizinan dan kelengkapan berkas dinyatakan aman, sementara dari pihak tergugat harus melengkapi kuasa.Sidang yang molor sampai kurang lebih tiga jam itu hanya didatangi oleh perwakilan kantor pertanahan Kulonprogo dan perwakilan BPN DIY. Sementara para tergugat lainnya belum hadir di lokasi sidang."Kita semua lengkap, tapi dari tergugat tadi &nbsp;masih ada yang kurang dan perlu disempurnakan, oleh karena itu dia juga perlu ada surat tugasnya, juga bahwa dia perwakilan dari instansi," kata Oncan.Oncan menambahkan, dalam perkara itu pihaknya menyatakan bahwa para tergugat melanggar Inpres No. 26/1998 tentang Menghentikan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan. &nbsp;"Dalam gugatannya itu kita minta supaya majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para tergugat itu melawan hukum, kedua ganti rugi baik materil dan moril sekitar Rp1 triliun lebih," katanya.Oncan menambahkan, selama para tergugat dalam perkara ini belum hadir majelis hakim akan menunda sidang. "Biasanya memang menurut aturan bahwa masih ada yang tidak hadir jadi akan dipanggil lagi para pihak itu supaya hadir di persidangan sehingga lengkap dan bisa dilanjutkan," pungkasnya.Kasus yang terjadi pada 2016 lalu di Kantor Pertanahan Kulonprogo itu dialami oleh Veronica Lindayati (penggugat 1) yang merupakan istri dari Siput Lokasari (penggugat 2). Veronica mengaku disebut non pribumi sehingga tidak mendapat pelayanan.Pengalaman itu kemudian diadukan ke Presiden Jokowi, Menkopolhukam RI dan sejumlah pejabat lainnya tetapi tidak direspons. Kasus ini kemudian dibawa ke meja hijau dan menggugat serta Presiden, Menkopolhukam dan sejumlah pejabat lainnya.Siput selaku penggugat II mengatakan, dirinya kecewa dengan tidak hadirnya para teegugat dalam sidang perdana tersebut. Harusnya para teegugat hadir untuk menyaksikan perkara itu agar tidak berlarut-larut."Permasalahannya kan sederhana, mereka itu semua ASN pegawai negeri mulai dari BPN, Menkopolhukam Mahfud MD termasuk yang tertinggi itu kan sudah tahu hukumnya bahwa tidak benar dan tidak boleh orang sesama warga negara dikatakan non pribumi," katanya.Dia mengatakan, mestinya para tergugat hadir dalam sidang dan jika memang terbukti melanggar ketentuan mengakui kesalahannya agar tidak lagi terulang di kemudian hari dan dirasakan oleh warga masyarakat lainnya."Kami ingin supaya semua sama, yang begini ini kan warisan yang ga benar, UU juga melarang. Mbok ya mari datang, bersidang yang baik, kalau salah akui salah. Itu lebih terhormat dari pada ASN pemimpin pemerintahan berbuat seperti ini," katanya.Sidang yang diketuai oleh Reza Tyrama dengan hakim anggota Fitri Ramadhan itu harus ditunda sampai 25 Januari mendatang oleh majelis hakim lantaran sejumlah tergugat tidak hadir dalam sidang. (Anz) &nbsp;

siput.jpg

Foto: Penggugat 1 Siput Lokasari didampingi kuasa hukumnya Oncan Poerba saat menunjukkan berkas seusai sidang perdana gugatan perdata diskriminasi layanan publik, Kamis (11/1/2024).

YOGYA, Jogjaaja.com - Sidang perdana gugatan perdata diskriminasi layanan publik digelar di PN Yogyakarta pada Kamis (11/1/2024). Dalam sidang perdana itu sejum

Sidang Perdana Diskriminasi Layanan Publik, Tergugat Mangkir Tak Hadiri Sidang