YOGYA, Jogjaaja.com Implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapapat tanggapan pro dan kontra dari buruh maupun asosiasi pengusaha. Banyak kalangan menilai Tapera yang berasal dari potongan gaji karyawan akan memberatkan. Selain Tapera, nantinya buruh telah mendapatkan potongan gaji untuk membayar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Terkait hal itu, Asosiasi Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat (Apernas) DPW &nbsp;DIY memberikan pandangannya. Melalui Sekretaris Jenderal &nbsp;Suranto Ramli menilai Tapera ini merupakan kebijakan pemerintah yang seharusnya bisa memberi manfaat lebih kedepannya jika dikelola dengan baik dan benar. Meski demikian kami sebagai developer memberikan usulan kepada pemerintah di antaranya menjadikan masyarakat memanfaatkan Tapera dengan bukan menjadikan &nbsp;kewajiban tetapi kebutuhan yang artinya penerapan tidak boleh ada pemaksaan.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/pt-maro-anugerah-jaya-komitmen-sediahkan-rumah-sehat-bersubsidi">PT Maro Anugerah Jaya Komitmen Sediahkan Rumah Sehat Bersubsidi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/inilah-profil-komisioner-bp-tapera-heru-pudyo-nugroho">Inilah Profil Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/cek-hadiah-uang-yang-diterima-real-madrid-dan-dortmund-jika-juara-liga-champions">Cek Hadiah Uang yang Diterima Real Madrid dan Dortmund jika Juara Liga Champions?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/reiwa-ramaikan-pasar-perangkat-elektronik-rumah-tangga-di-indonesia">REIWA Ramaikan Pasar Perangkat Elektronik Rumah Tangga di Indonesia</a></li></ul>"Tapera diperuntukkan bagi warga dengan pendapatan minimal Rp5juta sudah menikah dan berkomitmen segera memiliki rumah tinggal sendiri. Sebab, prinsip Tapera adalah memenuhi kebutuhan," tegasnya.Dia menegaskan sebagai asosiasi developer menyambut baik meski demikian pengelolaan dan penerapan di lapangan harus benar benar. Jangan ada penyelewengan dana Tapera dan benar benar digunakan bagi kemaslahatan rakyat, pelaksanaan pengerjaan proyek dilakukan secara transparan &nbsp;melibatkan 3 hal antara konsumen pemerintah dan pengembang."Pemerintah wajib memilih pengembang atau developer yang benar benar berkualitas dengan kejelasan legalitas perusahaan termasuk perizinan serta status kantor. Pemerintah juga harus wajib berhati hati kepada para pengembang yang diperintah membangun Tapera hal ini mengingat banyak pengembang belum jelas memiliki perizinan namun mereka telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah," imbuhnya.Ditambah, kata Suranto Hadi developer ini &nbsp;masuk ke komunitas atau lembaga lembaga organisasi pengembang besar dan bonafid. Hati hati dengan pengembang model demikian karena dalam komunitas developer besarpun banyak pengembang yang tidak jelas seperti ini.Sebagaimana diketahui &nbsp;Pemerintah segera memberlakukan potongan gaji para pekerja di Indonesia untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ini menjadi potongan kesekian bagi penghasilan mereka. Sebelumnya, gaji pekerja sudah terkena potongan pajak penghasilan (PPh), iuran BPJS Kesehatan, hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan.Kebijakan baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.Pasal 5 PP Tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.Pada Pasal 7, dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera tidak hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta,” demikian bunyi Pasal 5 ayat 3 PP tersebut.Pemerintah memberi waktu untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020. Artinya pendaftaran harus dilakukan pemberi kerja paling lambat 2027.Freelancer Juga TerdampakSimpanan pekerja untuk Tapera dibayarkan oleh pemberi kerja serta pekerja itu sendiri. Adapun simpanan peserta pekerja mandiri dibayarkan pekerja mandiri bersangkutan freelancer. Nominal simpanan peserta ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja.Kemudian, penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk peserta pekerja mandiri. Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam Pasal 15 PP 21/2024.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/filosofi-batik-bomba-yang-dikenakan-elon-musk-di-wwf-2024">Filosofi Batik Bomba yang Dikenakan Elon Musk di WWF 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/51-panwascam-bantul-dilantik-bawaslu-fokus-pencegahan-pelanggaran">51 Panwascam Bantul Dilantik, Bawaslu Fokus Pencegahan Pelanggaran</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/lawan-bullying-btn-bergerak-bersama-relawan-bakti-bumn-edukasi-masyarakat-di-maumere">Lawan Bullying, BTN Bergerak Bersama Relawan Bakti BUMN Edukasi Masyarakat di Maumere</a></li></ul>Dalam ayat 1 pasal tersebut, pemerintah menetapkan besaran simpanan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara ayat 2 mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

rumahhne.jpg

YOGYA, Jogjaaja.com Implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapapat tanggapan pro dan kontra dari buruh maupun asosiasi pengusaha. Banyak kalangan me

Soal Tapera, Ini Jawaban Apernas DIY