JOGJA, Jogjaaja.com - Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerima Kunjungan Kerja Menko Polhukam Republik Indonesia Moh. Mahfud MD, dan Irwasum Polri, Komjen Pol. Agung Budi Maryoto, pada Jum’at (24/09) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Jogjakarta.Kunjungan Kerja Menko Polhukam RI sekaligus sebagai penanggung jawab Saber Pungli dan Ketua Pelaksana Saber Pungli Pusat ke Jogjakarta dalam rangka Pencanangan Daerah Istimewa Jogjakarta Menuju Kabupaten/Kota Bebas dari Pungli (Pungutan Liar).Dalam pidato sambutannya, Gubernur DIJ &nbsp;Sultan HBX menyampaikan, siklus kehidupan mulai dari lahir sampai menutup usia membutuhkan pelayanan publik dari segi administrasi. Di era seperti sekarang ini, sudah selayaknya pelayanan publik bersih dari pungutan liar.Sultan HBX menyambut baik dan mengapresiasi Sosialisasi upaya menuju Kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota Bebas-Pungli oleh Satgas Saber Pungli Pusat. Bahwa menjadi tugas Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana-prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.&nbsp;“Meski harus jujur kita akui, ini bukanlah hal yang mudah, tapi tetap harus kita mulai dan gerakkan, agar sebagai bangsa yang konon bermartabat, benar-benar bisa maju setaraf bangsa-bangsa lain yang penuh disiplin menjaga dengan tertib keadaban sosial-budayanya,” terang Sri Sultan.Sri Sultan juga mengingatkan, bahwa ASN juga sudah berikrar dan menandatangani Pakta Integritas. Oleh karena itu Sri Sultan menghimbau agar ASN dapat melaksanakan Pakta Integritas yang sudah mereka tanda tangani dengan penuh konsekuen dan tanggung jawab.“Saya berharap, agar Aparatur Sipil di lingkungan Pemda DIY harus berani memotong kebiasaan, ‘kalau bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat’, menggantikannya dengan layanan prima yang dijanjikan,” harap Sri Sultan.Adapun Menko Polhukam menerangkan, bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan Pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar- lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APPBN.&nbsp;“Untuk mendukung terwujudnya visi 5 Pembangunan tersebut Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin memandang satuan tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan,” ungkapnya.Sedangkan Agung Budi Maryoto selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat menyatakan, bahwa dalam meningkatkan &nbsp;efektifitas pemberantasan pungli, presiden telah mengeluarkan perpres nomor 87 tahun 2016 tanggal 20 oktober 2016 tentang SAtuan Tugas sapu BERsih PUNGutan LIar (Satgas Saber Pungli).Dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.Agung melaporkan, hingga saat ini UPP provinsi yang telah menetapkan kabupaten/kotanya sebagai kota bebas pungli sebanyak 15 kabupaten/kota, antara lain : Kota Medan, Palembang, Bandung, Malang, Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Manado, dan Makassar. Adapun Yogyakarta, menjadi urutan yang ke-16 sebagai Provinsi/Kabupaten/Kota Bebas-Pungli. "Sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli (tanggal 28 oktober 2016 hingga 31 agustus 2021) pihaknya telah menerima sebanyak 37.854 laporan atau aduan masyarakat" tambahnya.Adapun kegiatan Satgas Saber Pungli yang telah dilakukan, antara lain Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 43.953 kegiatan dengan tersangka sejumlah 62.375 orang, dan barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak sekitar Rp325 milyar.Turut hadir dalam acara tersebut seluruh anggota Forkopimda DIY, &nbsp;Sekretaris Satgas Saber Pungli, Inspektur Provinsi DIY, secara luring, dan Bupati/ Walikota se-DIY serta Para Kepala Instansi Vertikal serta OPD DIY dalam hal ini, mereka hadir secara daring. (*)

Gubernur DIJ saat memberi sambutan mengenai pencanangan bebas pungli

IMG_20210926_194937.jpg

Adapun kegiatan Satgas Saber Pungli yang telah dilakukan, antara lain Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 43.953 kegiatan dengan tersangka sejumlah 62.375 orang, dan barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak sekitar Rp325 milyar.

Sultan Ingin Kabupaten/Kota DIJ Bebas Pungli