MAGELANG, Jogjaaja.com – Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan kembali menggema. Para petani tembakau di Magelang, Jawa Tengah dan sekitarnya didukung Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Gerakan Petani Nusantara (GPN) membuat Petisi Menolak RPP Kesehatan Pasal Tembakau.Direktur P3M Sarmidi Husna menyampaikan penolakan terhadap RPP Kesehatan pasal tembakau ini didasari adanya draft di pasal tersebut yang mensejajarkan produk tembakau dengan produk illegal seperti minuman keras, narkoba, dan psikotropika. Draft RPP tersebut saat ini sudah berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).“Kalau Kemenkumham menyetujui RPP tersebut, dampaknya akan sangat dirasakan mulai dari petani sampai ke penjual rokok. Karena itu, kita tolak pasal-pasal RPP Kesehatan terkait zat adiktif yang di dalamnya mengatur rokok dan tembakau,” kata Sarmidi Husna saat memberikan sambutan Dialog Interaktif tentang RPP Kesehatan di Hotel Borobudur Indah, Magelang, Rabu (15/11/2023).Anggota Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan dirinya siap mengawal RPP Kesehatan pasal tembakau ini. Menurutnya, jika RPP ini disahkan dampaknya akan dirasakan lebih dari 6 juta orang.“Banyak sekali pihak yang terkait masalah tembakau ini.&nbsp;Ada 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 6 ribu karyawan industri tembakau, 2 juta pelaku ritel dan distribusi,” ungkapnya.<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2023/11/1700077374589.jpeg"></figure>Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Jawa Tengah Nurtianto Wisnubroto menyebut saat ini para petani tembakau tengah dihantui aturan yang tengah digodok yaitu RPP Kesehatan pasal tembakau.&nbsp;Dalam aturan tersebut, nantinya satu bungkus rokok minimal berisi 20 batang.“Oleh Pemerintah, rokok dianggap masih terlalu murah, apalagi perbandingannya dengan Singapura yang harganya kalau dirupiahkan menjadi sekitar Rp140 ribu.&nbsp;Dengan aturan baru nanti, harga rokok menjadi sekitar Rp45 ribu. Tapi pemerintah lupa, UMR di Singapura itu Rp50 juta, sementara di Indonesia rata-rata hanya&nbsp; Rp2,7 juta. Jauh sekali perbandingannya,” tutur Wisnu.Pendapat senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) Andreas Hua. Menurutnya, RPP Kesehatan yang menyangkut zat adiktif akan membuat harga rokok semakin tinggi. Hal ini, tentu berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).“Yang paling terasa dampaknya adalah di industri rokok. Kalau rokok tidak laku, para pekerja akan terkena PHK. Karena itu, FSP RTMM dengan tegas menolak RPP Kesehatan pasal tembakau ini,” pungkasnya. (*)

WhatsApp Image 2023-11-16 at 02.40.42.jpeg

Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan kembali menggema. Para petani tembakau di Magelang, Jawa Tengah dan sekitarnya didukung Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Gerakan Petani Nusantara (GPN) membuat Petisi Menolak RPP Kesehatan Pasal Tembakau.

Tandatangani Petisi, Petani Tembakau Menolak RPP Kesehatan Pasal Tembakau