YOGYA, Jogjaaja.com Tata kelola pertambangan mineral, bukan logam dan batuan (MBLB) yang memiliki permasalahan potensi berdampak buruk terhadap pelestarian lingkungan. permasalahan sosial, rusaknya sarana infrastruktur dan pajak mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Hal ini disampaikan oleh Sekda DIY, Beny Suharsono saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pembenahan Tata Kelola Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) se-DIY di Aula Sidomukti, Kantor Inspektorat DIY, Kamis (16/05/2024). Meskipun DIY bukanlah daerah yang memiliki area pertambangan yang menghasilkan pertambangan yang besar seperti provinsi lain, Beny menjelaskan, upaya perbaikan tata kelola MBLB yang sistematik dan berkesinambungan selalu dilakukan.“Tentu yang diharapkan bukan sekedar perbaikan dokumen namun juga implementasi dalam praktek keseharian penyelenggaraan tata kelola MBLB di wilayah DIY sehingga membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah DIY,” jelas Beny.Kepala Satgas, Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung menyampaikan, menjadi tujuan KPK untuk memonitor dan memantau bagaimana tindak lanjut dari Pemda DIY terhadap surat yang telah dikirimkan oleh KPK pada November 2023 lalu terkait hal tindak lanjut penataan pengelolaan pertambangan MBLB di wilayah Jateng dan DIY. &nbsp;Dari hasil tindak lanjut tersebut, diharapkan Pemda DIY bisa menjadi tolak ukur untuk daerah lain.“Kami sangat berharap karena DIY adalah daerah istimewa jadi harus bisa menjadi tolak ukur,” ucapnya. Ia merasa yakin, bahwa Pemda DIY bisa mengkoordinasikan secara efektif pembagian wewenang antara pusat dan provinsi terkait penataan perizinan galian C dan MBLB sehingga menghasilkan good governance. Menurutnya, Pemda DIY memiliki daya dorong lebih karena keistimewaannya.Bebarapa rekomendasi yang diberikan oleh KPK kepada Pemda DIY yaitu, menguatkan kolaborasi dan sinergi dengan membentuk Tim Penataan Pertambangan MBLB yang terdiri dari unsur Pemda, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/gantikan-riko-abdurrahman-vira-widyasari-jadi-country-manager-visa-indonesia">Gantikan Riko Abdurrahman, Vira Widyasari Jadi Country Manager Visa Indonesia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/dapat-diskon-rp-120-juta-dari-pemerintah-as-kia-luncurkan-suv-listrik-termurah-di-as">Dapat Diskon Rp120 Juta Dari Pemerintah AS, KIA Luncurkan SUV Listrik Termurah di AS,</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/muslim-pro-dan-aqua-berbagi-berkah-ramadan-dengan-memberikan-paket-umrah">Muslim Pro dan AQUA Berbagi Berkah Ramadan dengan Memberikan Paket Umrah</a></li></ul>Melakukan penyempurnaan regulasi pertambangan MBLB dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara komprehensif. Serta mendorong kepatuhan pajak daerah MBLB.&nbsp;

mblb.jpg

 Foto: Suasana Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pembenahan Tata Kelola Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) se-DIY di Aula Sidomukti, Kantor Inspektorat DIY, Kamis (16/05/2024).

YOGYA, Jogjaaja.com Tata kelola pertambangan mineral, bukan logam dan batuan (MBLB) yang memiliki permasalahan potensi berdampak buruk terhadap pelestarian ling

Tata Kelola MBLB Dukung Kelestarian Lingkungan Dan Sosial