JAKARTA, Jogjaaja.com - Persoalan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman rupanya masih ramai menjadi sorotan di masyarakat. &nbsp;Hal itu terkait atas keputusannya saat menjadi Ketua MK yang meloloskan tentang batas usia menjadi calon presiden dan wakil presiden.Dampak dari keputusan tersebut maka muncul aksi gugatan masyarakat. Seperti pada Senin 13 November 2023 ada sekelompok warga Jawa Tengah mengajukan gugatan terhadap tiga sosok yang sedang menjadi headline di berbagai media daring dan media sosial saat ini.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/perusahaan-korea-selatan-kembangkan-bandara-ukraina">Perusahaan Korea Selatan Kembangkan Bandara Ukraina</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ihsg-melonjak-1-4-persen-saham-arto-paling-diburu-investor">IHSG Melonjak 1,4 Persen, Saham ARTO Paling Diburu Investor</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/7-kepala-daerah-ajukan-uji-materi-uu-pilkada-ke-mk">7 Kepala Daerah Ajukan Uji Materi UU Pilkada ke MK</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/menteri-pertahanan-se-asean-inginkan-gencatan-senjata-di-gaza">Menteri Pertahanan se-ASEAN Inginkan Gencatan Senjata di Gaza</a></li></ul>Tak hanya Anwar Usman yang digugat, tapi mereka juga menggugat Gibran Rakabuming Raka dan mahasiswa UNSA Almas Tsaqibbirru. Mereka digugat dengan nilai yang fantastis mencapai triliunan rupiah.Gugatan terhadap Gibran dan Almas diajukan oleh Ariyono Lestari yang merupakan alumnus Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS). Gugatan itu diajukan secara daring. Dalam gugatan tersebut Almas sebagai tergugat satu, dan Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat dua.Dalam gugatan, Almas disebutkan telah mencatut nama Universitas Negeri Surakarta. Menurutnya itu bukan UNSA, melainkan UNS."Karena dalam uji materiil yang dilakukan Almas, di situ terjadi pengaburan atau pembohongan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, padahal tidak ada. Yang ada Universitas Surakarta atau yang disingkat UNSA," kata Andhika Dian Prasetyo, kuasa hukum penggugat, di Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Senin (13/11/2023).Meski dalam surat pemohonan dan gugatan sudah direvisi, dan tidak mencantumkan Almas dari Universitas Negeri Surakarta. Namun, menurut Andhika hal itu ada kecacatan hukum."Itu di gugatan uji materi, yang awal. Di website MK yang sekarang kemungkinan sudah diubah. Tapi tidak boleh seperti itu," ujarnya.Sementara, terkait gugatannya terhadap Gibran, dia menuturkan putusan MK soal perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat menguntungkan putra sulung Presiden Jokowi itu maju sebagai Cawapres."Dengan putusan MK, seperti yang banyak diliput media, dan ahli dari politik, dan ahli hukum, Gibran sangat diuntungkan dengan putusan itu. Kami minta kepada KPU untuk menunda atau membatalkan pencawapresan dari Gibran," ujarnya.Dia menilai dasar Ariyono menggugat karena putusan MK tersebut dianggap memberikan jalan mulus dalam pencalonan Capres-Cawapres. Sehingga demokrasi di Indonesia jadi mundur.Tim penggugat yang menamai diri sebagai GIBERAN (Giliran Berantakan) berkesimpulan para tergugat selayaknya mengganti tiap-tiap warga negara sebesar Rp1 juta dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum 2024 yakni sebesar 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi Rp204.807.222.000.000.Ganti rugi tersebut diberikan kepada lembaga terkait sebagai anggaran pendidikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan pencerahan mengenai ilmu kewarganegaraan yang baik.Sementara itu di Jakarta, sekelompok warga Banyumas, Jateng, menggugat mantan Ketua MK, Anwar Usman yang juga paman Gibran. Anwar dinilai melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Penggugat terdiri dari 5 orang advokat, 5 orang mahasiswa Hukum, 2 calon advokat dan 1 penulis. Mereka datang dengan didampingi 18 advokat alumni Unsoed Purwokerto untuk menuntut agar Anwar Usman mundur dari kursi hakim MK.Aan Rohaeni, pengacara sekaligus juru bicara penggugat, mengatakan gugatan tersebut sudah didaftarkan hari Senin (13/11/2023) dengan nomor perkara :756/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst."Alasan gugat itu didaftarkan agar marwah Mahkamah Konstitusi tetap tegak. Sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan merdeka dari campur tangan pihak manapun," kata Aan melalui siaran pers.Selain itu Anwar juga diminta agar secara sadar untuk mundur dari hakim konstitusi setelah diputus sanksi berat oleh MKMK.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/boikot-produk-israel-jadi-momen-perkuat-konsumsi-produk-dalam-negeri">Boikot Produk Israel Jadi Momen Perkuat Konsumsi Produk dalam Negeri</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/meneropong-industri-asuransi-syariah-indonesia-tahun-2024">'Meneropong' Industri Asuransi Syariah Indonesia Tahun 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bank-indonesia-luncurkan-svbi-dan-suvbi-apa-itu">Bank Indonesia Luncurkan SVBI dan SUVBI, Apa Itu?</a></li></ul>"Gugatan yang diajukan oleh para penggugat memiliki tujuan tunggal agar Anwar Usman secara ksatria segera mundur dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi MK. Semata demi kepentingan bangsa dan negara, serta demi menghindari terjadinya konflik horizontal dan vertikal pascaPemilu 2024," kata Aan. (*)

kaesang usman.jpeg

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA, Jogjaaja.com - Persoalan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman rupanya masih ramai menjadi sorotan di masyarakat. &nbsp;Hal itu terkait ata

Tiga Sosok Pemicu Kehebohan di MK Digugat Triliunan Rupiah, Ini Alasannya