YOGYA, Jogjaaja.com - Pemda DIY telah melakukan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Dewan Pengupahan Provinsi DIY yang terdiri dari unsur Pekerja, unsur Pengusaha, unsur Pemerintah dan unsur Pakar/Akademisi merekomendasikan besaran Upah Minimum Provinsi dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.Sekda DIY, Beny Suharsono menjelaskan, berdasarkan kajian anggota Dewan Pengupahan DIY dari unsur Pakar/Akademisi, mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok yang dikonsumsi langsung oleh para pekerja/buruh serta untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi yang bersumber dari data BPS pada beberapa kelompok komoditas."Misalnya pada Makanan, Minuman, dan Tembakau (kelompok Makanan), sebesar 5,97 persen. Kemudian Kesehatan (kelompok Bukan Makanan), sebesar 5,42 persen," jelasnya, Selasa (21/11/2023).Berdasarkan hal tersebut, unsur Pakar/Akademisi merekomendasikan besaran inflasi yang telah dirasionalisasi sebesar 5,70% yang selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan ketentuan formula sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023. Terhadap perhitungan UMP menggunakan nilai inflasi yang dirasionalisasi tersebut, selanjutnya semua unsur di dalam Dewan Pengupahan DIY (unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) dalam sidang Pleno Dewan Pengupahan DIY yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 November 2023 menyusun rekomendasi besaran UMP kepada Gubernur DIY."Dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, maka Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2024 sebesar Rp 2.125.897,61 atau naik sebesar Rp 144.115,22," jelasnya.Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan ditetapkan setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ini. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP).<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/tiga-sosok-pemicu-kehebohan-di-mk-digugat-triliunan-rupiah-ini-alasannya">Tiga Sosok Pemicu Kehebohan di MK Digugat Triliunan Rupiah, Ini Alasannya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/tandatangani-petisi-petani-tembakau-menolak-rpp-kesehatan-pasal-tembakau">Tandatangani Petisi, Petani Tembakau Menolak RPP Kesehatan Pasal Tembakau</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/efisensi-halodoc-phk-karyawan">Efisensi, Halodoc PHK Karyawan</a></li></ul>"Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota berdasarkan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya setelah ditetapkan maka yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan diumumkan paling lambat tanggal 30 November 2023," pungkasnya. (Anz)&nbsp;

sekda ump.jpg

 Foto: Sekda DIY, Beny Suharsono (tengah) saat mengumumkan besaran kenaikan UMP 2024, Selasa (21/11/2023).

YOGYA, Jogjaaja.com - Pemda DIY telah melakukan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 

UMP DIY Tahun 2024 Naik Rp144 Ribu Menjadi Rp2,125 Juta