BANTUL, Jogjaaja.com – Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kebijakan yang adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Joko menyoroti bahwa tembakau memiliki potensi besar untuk menjadi komoditas yang menopang perekonomian lokal, asalkan regulasi yang diterapkan tidak merugikan masyarakat."Tembakau memiliki sejarah panjang di Bantul. Dengan luas lahan 280 hektare dan produksi 1.800 ton per tahun, komoditas ini bisa menjadi masa depan generasi muda kita, seperti yang terjadi di Temanggung di mana anak-anak dibiayai hasil tembakau," ujar Joko dalam Dialog mengenai industri tembakau di Waroeng Omah Sawah, Sewon, Bantul beberapa waktu lalu.&nbsp;Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengatur regulasi agar tidak menciptakan dikotomi yang merugikan salah satu pihak. Joko menggarisbawahi bahwa setiap aturan yang dibuat, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, harus berdasarkan realitas lokal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi atau kelompok tertentu.&nbsp;"Dalam membuat regulasi, harus ada harmonisasi, dan tidak boleh dibuat atas dasar kepentingan ekonomi sepihak," imbuh Joko yang juga menjadi Calon Bupati Bantul periode 2024-2029.Terkait dengan adanya aturan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, Joko juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan judicial review. "Jika aturan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat, maka jalan judicial review adalah solusinya. Kita harus merangkul semua pihak agar tidak ada yang terabaikan," jelas Joko.Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah usulan Kementerian Kesehatan tentang kemasan rokok polos tanpa merek. Joko khawatir bahwa kebijakan ini justru akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di Bantul. "Rokok ilegal itu memang nyata di Bantul, walau produksinya bukan di sini, agen-agennya ada di mana-mana. Itu yang kita lawan," katanya.Namun, Joko menegaskan bahwa solusi atas rokok ilegal tidak cukup hanya dengan melarang. Menurutnya, pemerintah bisa mendekati pabrik-pabrik yang memproduksi rokok ilegal dan mencari jalan untuk melegalkannya. "Kalau rokok ilegal hanya masalah cukai, mengapa tidak undang mereka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama?"Joko juga menyoroti pentingnya melindungi industri tembakau yang legal, khususnya sektor SKT (Sigaret Kretek Tangan). Di Bantul, terdapat tiga pabrik rokok dengan lebih dari 2.500 karyawan yang kehidupannya bergantung pada industri ini. "Industri tembakau adalah salah satu sumber pendapatan daerah kita. Pemerintah harus hadir untuk mendampingi mereka," ujarnya.Sebagai langkah konkret, Joko mengusulkan agar sebagian hasil perimbangan cukai digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di industri tembakau. "Saya punya inisiatif untuk mengembalikan sebagian dari hasil cukai tembakau kepada karyawan. Bisa dalam bentuk beasiswa, koperasi, atau bentuk lain yang mendukung kesejahteraan mereka."Selain itu, Joko juga mendukung pembatasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-tempat strategis seperti rumah sakit, sekolah, pom bensin, angkutan umum, dan tempat ibadah. Namun, ia menyatakan bahwa aturan KTR cukup diatur melalui peraturan bupati. "Kuncinya di tempat-tempat penting itu. Kalau sudah ada perda, ya kita laksanakan, tapi prinsipnya aturan tidak boleh merugikan masyarakat."Joko menekankan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang berdasarkan realitas lapangan. Ia mengkritik perda yang dibuat tanpa turun langsung ke lapangan dan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat. "Perda itu harus bisa diimplementasikan secara nyata, kalau sudah tidak relevan, ya harus ditinjau ulang."Di akhir diskusi, Joko menegaskan komitmennya untuk selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. "Saya siap mempertemukan semua pihak, baik masyarakat maupun wakil kita di DPR RI, agar kepentingan masyarakat Bantul, terutama terkait tembakau, dapat terakomodir dengan baik."

WhatsApp Image 2024-10-16 at 00.20.00.jpeg

Tembakau memiliki potensi besar untuk menjadi komoditas yang menopang perekonomian lokal, asalkan regulasi yang diterapkan tidak merugikan masyarakat.

Wabup Bantul: Regulasi Tembakau Harus Berdasarkan Realitas Lokal dan Melindungi Masyarakat