JAKARTA – Rencana pemerintah membatasi praktik cross-border selling atau perdagangan lintas negara melalui e-commerce dinilai berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam negeri.&nbsp;&nbsp;Kebijakan ini juga dapat melindungi masyarakat selaku konsumen dari potensi produk yang tidak layak jual.Pasalnya, selama ini para penjual atau seller di luar negeri menjajakan produk atau jasanya melalui e-commerce yang beroperasi di Indonesia tidak menyediakan layanan pengaduan ketika pesanan yang diterima konsumen di Indonesia bermasalah.&nbsp;Pemerintah juga kesulitan meminta akuntabilitas penjual yang berada di luar negeri karena mereka berada di jurisdiksi lain. Hal tersebut tentu merugikan konsumen, apalagi jika barang yang dijual dari luar negeri adalah kosmetik, obat, dan vitamin yang memerlukan evaluasi secara menyeluruh, seperti harus lulus Standar Nasional Indonesia (SNI), maupun bersertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan pemerintah Indonesia memang harus tegas dalam mengawasi perdagangan di platform e-commerce. Menurutnya, aturan ini sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/adhi-karya-menang-tender-proyek-bendungan-jenelata-di-sulawesi-selatan-senilai-rp-4-15-triliun">&nbsp;</a>“Yang selama ini banyak terjadi adalah, penjualnya ada di luar negeri dan melakukan transaksi dengan konsumen Indonesia melalui e-commerce asing yang ada di Indonesia. Ini kan masuk kategori impor. Seharusnya penjualnya ada di Indonesia. Jadi kalau ada masalah, konsumen bisa langsung membuat aduan, bukan ke platform seperti selama ini. Dengan begitu, ini akan lebih fair untuk konsumen,” kata Sudaryatmo, Kamis, 7 Juli 2022.Tak hanya harus berada di Indonesia, lanjut Sudaryatmo, para seller asing tersebut juga harus berbadan hukum Indonesia. Dengan demikian, mereka akan mengikuti aturan hukum yang ada di Tanah Air.“Para seller asing yang menjual produk di e-commerce ini harus berbadan hukum di Indonesia sehingga kalau ada apa-apa bisa minta pertanggunjawaban ke negara. Dalam hal ini, konsumen akan terlindungi saat melakukan transaksi. Penjual dari luar negeri ini juga bisa dikenai pajak, jadi ada pemasukan untuk negara,” tuturnya.Pakar e-Commerce Hadi Kuncoro juga mengungkapkan pentingnya perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik. Menurutnya, hal itu mutlak harus diberikan oleh platform e-commerce.&nbsp;“Wajib ada. Kalau dulu kan contact center ya, sekarang ini ada tambahan pengaduan melalui digital, jadi semakin memperkuat,” ungkap Hadi.Hadi mengatakan, perlindungan konsumen perlu dilakukan pada seluruh produk, terutama untuk produk-produk yang digunakan pada tubuh seperti kosmetik, maupun yang dikonsumsi seperti vitamin.“Penyelenggara e-commerce harus ikut bertanggung jawab dan memastikan barang tersebut memiliki izin edar. Kementerian Perdagangan juga harus melakukan pengawas. Kalau obat, BPOM harus ikut masuk,” katanya.Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dirugikan dengan maraknya produk asal negara lain yang dijual melalui platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia, terutama e-commerce asing. Penjualan di platform e-commerce itu tidak terdeteksi lantaran para penjualnya pun berada di luar negeri.Laris manisnya produk impor tersebut lantaran penjual atau produsen di luar negeri menggunakan dumping, yaitu praktik pelaku usaha untuk memproduksi barang dengan biaya semurah mungkin dan kualitas yang rendah dan mengirimkannya ke negara lain. Murahnya harga tersebut dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah negeri asal produk itu.Murahnya produk yang dijajakan tersebut membuat konsumen tergiur untuk membeli tanpa memikirkan dampaknya.&nbsp;&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/lima-rekomendasi-lokasi-bookdate-yang-lagi-ngetrend-di-yogyakarta">Lima Rekomendasi Lokasi 'Bookdate' yang Lagi Ngetrend di Yogyakarta</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ternyata-pendaftaran-pembelian-pertalite-dan-solar-tak-berlaku-untuk-motor">Ternyata Pendaftaran Pembelian Pertalite dan Solar Tak Berlaku untuk Motor</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/kabar-duka-menteri-pan-rb-tjahjo-kumolo-meninggal-dunia-1-1">Kabar Duka, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia</a></li></ul>Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam melindungi masyarakat selaku konsumen.

Seorang konsumen melakukan transaksi digital untuk belanja online, Kamis 10 Februari 2022. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Ilustrasi Transaksi Digital - Panji 7.jpg

Pembatasan Perdagangan Lintas Negara di E-Commerce, Bagus untuk Perlindungan Konsumen

 Rencana pemerintah membatasi praktik cross-border selling atau perdagangan lintas negara melalui e-commerce dinilai berdampak positif.

YLKI Setuju Pembatasan Perdagangan Lintas Negara di e-Commerce Dibatasi, Ini Alasannya