Masyarakat Hidup Sederhana Jadi Penyebab Tingginya Tingkat Kemiskinan di Kulon Progo

KULON PROGO, Jogjaaja.com – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini mencapai 18,38 persen atau 81.140 jiwa. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menilai, tingginya kemiskinan di wilayah itu disebabkan masyarakat lebih memilih hidup sederhana, dibanding membelanjakan uang untuk kebutuhan konsumsi yang berlebihan.

"Rasio Kulon Progo antara 36 sampai 39. Hal ini sudah menggambarkan. Masyarakat Kulon Progo lebih memilih hidup sederhana, dibandingkan masyarakat Kota Yogyakarta. Mereka dikatakan miskin, tidak mempersoalkannya. Mereka makan nasi dan puasa sudah biasa," kata Sekretaris Daerah Kulon Progo Astungkara.

• Rayakan Imlek, Bank BCA Ajak Nasabah Bagi-Bagi Angpao Digital
• 5 Pesohor Ini Akuisisi Klub Sepak Bola di Indonesia, Terbaru Prilly Latuconsina
• Gandeng Pemprov NTB , RedDoorz Kembangkan Desa Wisata MotoGP

Astungkara mengatakan, tingginya kemiskinan di Kulon Progo disebabkan pola pikir masyarakat yang lebih mudah dikatakan miskin dibandingkan masyarakat yang mampu. Contohnya, masyarakat masih meminta BPJS Kesehatan dibiayai Pemkab Kulon Progo. "Artinya, masyarakat lebih memilih dilabeli miskin. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu pilihan masyarakat," katanya.

Astungkara mengatakan setiap tahun, Pemkab Kulon Progo ditargetkan Pemda DIY untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 persen. Hal itu tidak mungkin, dan berat.

• Hujan Deras dan Angin Kencang di Wilayah DIY Akibatkan Sejumlah Rumah Tertimpa Pohon Tumbang
• Dibongkar PPATK, Transaksi Pinjol Ilegal di Indonesia Tembus Rp6 Triliun
• Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp931.000 per Gram

Dahulu, di Kulon Progo ada megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta yang mencapai Rp8 triliun. Namun dari proyek tersebut, yang berubah angka kemiskinannya hanya Kecamatan Temon. Sekarang kecamatan yang masih bertahan kemiskinannya di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Hal ini disebabkan sumber daya alam di Desa Kalirejo terbatas.

"Untuk itu, kami mencoba menciptakan wisata. Tapi kalau indikatornya masih seperti sekarang, disurvei tetap sama. Artinya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hingga bantuan sosial tunai (BST) bisa menyebabkan penurunan drastis, tapi masyarakat tidak mau. Mereka lebih memiliki melabelkan dirinya miskin. Hal ini yang sudah dan dilematis," katanya.
⠀
Menurut Astungkara, apapun program yang dilaksanakan pemerintah pusat sampai kabupaten bila masyarakat lebih memilih melabelkan dirinya sebagai orang miskin akan tetap sama. Maka program penanganan kemiskinan di Kulon Progo akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. (*)