Soal Wabah PMK, Pemerintah Disebut Tak Belajar dari Pengalaman 

YOGYA, Jogjaaja.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyebut pemerintah tidak belajar dari pengalaman berkaitan dengan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang belakangan kian meluas.

Sebelumnya, PMK telah pernah mewabah di Indonesia dan berhasil ditangani, bahkan negara ini juga sempat dinyatakan bebas dari PMK namun belakangan kembali terdeteksi. 

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqqodas menjelaskan, mewabahnya PMK mengindikasikan pemerintah tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Padahal skandal kasus impor sapi pernah mencuat beberapa tahun silam.

• Diserang Isu Negatif, PM Inggris Boris Johnson Mundur
• Asteroid Sebesar Dekati Bumi Malam Ini
• Kasus Impor Garam, Kejagung Periksa Mantan Dirjen Kemendag dan Kemenperin
• Dukung Kemenparekraf, Zenius Luncurkan Seri Dokumenter untuk Bangkitkan Pariwisata Indonesia

Terbongkarnya kasus tersebut menunjukkan bahwa ada kebijakan yang disengaja oleh pemerintah. 

"Kenapa sekarang ini terulang dan tidak mau belajar dari masa lalu. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika demokrasi dan demokratisasi di sektor hulu semakin menjauh dari Pancasila, dampaknya akan dirasakan oleh rakyat," ujarnya dalam diskusi bertajuk PMK Sapi dan Derita Peternak Rakyat, Kamis (7/7/2022) di kantor PP Muhammadiyah. 

Menurut Busyro, dampak Covid-19 yang menghantam rakyat dua tahun belakangan belum lagi pulih dan masyarakat harus kembali dipaksa merasakan dampak wabah PMK. "Itu menunjukan bahwa kebijakan publik pada level hulu dampaknya adalah terhadap para petani. Tidak hanya aspek ekonomi tapi juga kesehatan," kata dia. 

Menurutnya kebijakan di sektor pemerintah itu menggambarkan bahwa demokrasi dan demokratisasi tidak jadi jiwa dan komitmen moral pemerintah. Dengan mewabahnya kasus ini diharapkan pemerintah masih mau menjaga komitmen moralnya dan berpihak pada rakyat.

"Jangan hanya sibuk mengurusi urusan luar negeri," jelas dia. 

Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Nurul Yamin mengatakan, wabah PMK menyebabkan krisis multidimensi bagi masyarakat.

Tidak hanya aspek ekonomi saja tapi juga kesehatan, sosial dan keagamaan.

"Persoalannya adalah kenapa PMK setelah sekian tahun muncul lagi di dunia peternakan. Satu peristiwa pasti memiliki peristiwa sebelumnya dan akan berimplikasi pada peristiwa selanjutnya," ungkapnya. 

Dia menyampaikan, PMK kini telah menjadi bencana yang ditandai dengan diambil alihnya penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini menandakan bahwa wabah PMK telah jadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah.

• Lima Rekomendasi Lokasi 'Bookdate' yang Lagi Ngetrend di Yogyakarta
• Ternyata Pendaftaran Pembelian Pertalite dan Solar Tak Berlaku untuk Motor
• Kabar Duka, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

"Kita bisa bayangkan peternak rakyat yang beli sapi dengan dana pinjaman, punya satu, mati satu. Padahal pinjaman belum lunas itu problem ekonominya, siapa yang paling terdampak ya peternak rakyat," kata dia. (Anz)